TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pulogadung Heri Susanto mengakui proses pungut dan hitung suara yang baru lalu sangat menguras tenaga dan pikiran. Pulogadung adalah kecamatan terakhir di Jakarta dan sangat terlambat menyetorkan rekapitulasi suara karena petugas KPPS harus menjalani sejumlah besar hitung ulang.
Baca:
Sempat Pulih, Petugas KPPS Klender Sakit Lagi
Heri mengungkap ada sekitar 40 TPS yang akhirnya dihitung ulang saat proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Dia menjelaskan, banyak kesalahan yang ditemukan adalah suara caleg dan partai dihitung dua. Padahal seharusnya satu.
“Masalah ini kalau tidak diselesaikan, kami bisa dianggap menggelembungkan suara,” kata Heri ketika dihubungi Sabtu 18 Mei lalu, atau sehari setelah pleno KPU DKI usai atau enam hari lewat dari tenggat awal 12 Mei 2019 di antaranya karena menunggu hasil suara dari Pulogadung.
Salah hitung diperparah dengan petugas pemungutan suara mengundurkan diri hingga kabur dari tanggung jawab. Heri mencontohkan petugas KPPS Kelurahan Pulogadung yang meninggalkan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara. Petugas itu menghilang justru saat proses rekapitulasi tingkat kelurahan baru mau dimulai.
Baca:
Ani Hasibuan Sangkal Racun dan Pembantaian KPPS, Ini Jawab Polisi
“Kami cari ke rumahnya tidak ada. Kabur begitu saja," kata Heri curhat.
Ada juga di KPPS Kelurahan Kayuputih yang menyatakan mundur karena alasan sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya, PPK Pulogadung meminta agar KPU Jakarta Timur mencari pengganti petugas KPPS yang kabur dan melarikan diri dari tugasnya tersebut.
Heri mengatakan, keterlambatan proses pungut hitung suara sudah bisa diperkirakan dari minimnya kelas yang dibuka untuk proses pungut hitung di kelurahan. Padahal, sejak awal PPK Kecamatan telah meminta tambahan kelas dari empat menjadi tujuh kelas agar proses rekapitulasi bisa berjalan lebih cepat.
Baca:
BPN Ungkap Penyebab Suara Prabowo Kalah di Pulogadung
Semua masih dikombinasi dengan keterlambatan PPK Pulogadung mendapat kepastian lokasi gedung menyimpan logistik dan proses rekapitulasi. “Kami telat 20 hari mendapatkan tempat logistik pemilu,” ujarnya.
